Hasil Sidang BPUPKI Pertama: Mencari Bentuk Negara dan Dasar Negara
Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, karena di sinilah gagasan-gagasan awal tentang bentuk negara dan dasar negara Indonesia mulai dibahas secara serius.
Mencari Bentuk Negara
Salah satu hasil penting dari sidang BPUPKI pertama adalah munculnya berbagai macam usulan mengenai bentuk negara Indonesia. Ada yang menginginkan negara kesatuan, ada pula yang menginginkan negara federal.
Soekarno, dalam pidatonya yang terkenal, mengusulkan bentuk negara kesatuan, dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan perlu disatukan dalam satu kesatuan yang kuat. Usulan ini mendapat dukungan dari banyak anggota BPUPKI.
Mencari Dasar Negara
Selain bentuk negara, sidang BPUPKI pertama juga membahas tentang dasar negara Indonesia. Di sini, terdapat dua usulan utama:
-
Piagam Jakarta, yang disusun oleh Panitia Sembilan, berisi lima dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Usulan Muhammad Yamin, yang berisi tiga dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, dan Peri Ketuhanan.
Kesimpulan
Sidang BPUPKI pertama menghasilkan dua hal penting:
- Mulai terbentuknya konsensus tentang bentuk negara kesatuan untuk Indonesia.
- Mulainya pembahasan mengenai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka.
Meskipun sidang BPUPKI pertama tidak menghasilkan keputusan final tentang bentuk negara dan dasar negara, namun sidang ini telah membuka jalan bagi lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Ide-ide yang muncul dalam sidang ini menjadi cikal bakal dari Konstitusi Republik Indonesia yang akhirnya disahkan pada tahun 1945.