Sidang Lanjutan BPUPKI: Menuju Rancangan Konstitusi
Setelah sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sukses membahas dasar negara, sidang dilanjutkan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Kali ini, fokus pembahasan beralih ke merumuskan bentuk negara dan dasar konstitusi Indonesia.
Menetapkan Bentuk Negara: Republik
Pada sidang lanjutan ini, muncul berbagai macam ide mengenai bentuk negara. Namun, setelah berbagai perdebatan, konsep republik akhirnya disepakati sebagai bentuk negara Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan keinginan untuk menjauhi sistem monarki.
Menentukan Bentuk Konstitusi: Konstitusi Tertulis
Selain bentuk negara, bentuk konstitusi juga menjadi topik utama dalam sidang lanjutan. Setelah melalui diskusi yang alot, para anggota BPUPKI akhirnya menyepakati untuk mengadopsi konstitusi tertulis. Keputusan ini didasari pada keinginan untuk memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas bagi negara Indonesia yang baru merdeka.
Membentuk Panitia Perancang Konstitusi
Sebagai langkah selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Konstitusi. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan beberapa tokoh penting, seperti Moh. Hatta, Abdoel Kahar Muzakir, dan Agus Salim.
Rangkaian Sidang Menuju Kemerdekaan
Sidang lanjutan BPUPKI menjadi tonggak penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang ini menandai langkah konkret dalam merumuskan landasan hukum dan sistem pemerintahan negara Indonesia.
Selesai
Sidang BPUPKI memberikan pondasi kuat bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Rancangan konstitusi yang dihasilkan dalam sidang ini menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia hingga saat ini.